BOGOR, VICTORY NEWS – Kepala Bagian Hukum dan HAM, Setda Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Alma Wiranta, segera mengusulkan dibentuk satu lagi bidang keahlian tertentu di Indonesia kepada Pemerintah Pusat.
Bidang keahlian yang diusulkan adalah profesi audit Hak Asasi Manusia (HAM), terkait kepatuhan implementasi produk hukum daerah pada saat HJB ke 543, yang akan digelar tanggal (3/6/2025) mendatang.
Menurut Alma, Pemerintahan Daerah perlu memiliki auditor HAM, menyusul telah dibentuk Kementerian HAM tahun 2024.
Hal tersebut bertujuan memastikan implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5 HAM) yang ada disetiap penjuru tanah air pelayanan publiknya dapat berjalan dengan baik.
Usulan tersebut kata Alma, merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU HAM, Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RAN HAM 2021-2025, Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang parameter HAM dalam penerbitan regulasi daerah dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Perda HAM yang menjadi dasar pelaksanaan disetiap kabupaten atau kota.
“Pemerintah Kota Bogor telah memulai dengan menganalisis kepatuhan produk hukum daerah terhadap HAM beserta risikonya, dengan melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam membangun daerah ini ke depan sejak 7 Mei tahun 2025,” tulis Alma dalam rilis yang diterima Victorynews.id Senin (26/6/2025).
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor yang tak lain merupakan Jaksa yang ditugaskan Kejaksaan Agung sejak 2019 di Pemkot Bogor memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kasus hukum dan HAM di Kota Bogor.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukannya di Kota Bogor telah mengangkat Indeks Kota Toleransi (IKT) menjadi peringkat 12 setelah turun tangan menyelesaikan sengketa pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin sejak tahun 2006 serta uji materil Perda KTR yang menjadi kontroversi ditahun 2020.
“Dengan adanya usulan auditor HAM ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan pertama kali dibawah kepemimpinan Walikota Dedie A Rachim, yang mana saat ini konsen menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan implementasi HAM di Kota Bogor dan memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, semoga bisa menjadi inspirasi daerah lainnya,” pungkas pria yang saat ini menempuh study Doktoral di Universitas Pertahanan RI Kementerian Pertahanan.***